Peternak ayam rakyat atau peternak mandiri menjerit minta pertolongan kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, mereka bukan hanya mengalami kerugian yang cukup besar, tetapi mereka juga terus menerus dihimpit oleh integrator dan dibebankan biaya produksi yang tinggi.
Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Pardjuni menyebut kondisi peternak ayam rakyat atau peternak mandiri saat ini selalu dibenturkan dengan pabrik pakan dan bibit secara terus menerus. Padahal, peternak rakyat sendiri saat ini sudah terhimpit dan sudah banyak yang berguguran.
“Harapan kita kepada pemerintah, lindungi lah usaha UMKM ini. Dengan cara memberikan kondisi yang kondusif gitu loh, jangan selalu dibenturkan dengan pabrik pakan dan bibit, apalagi integrator. Jadi kalau pemerintah ini pro ke peternak rakyat, tolonglah lindungi peternak rakyat,” kata Pardjuni kepada CNBC Indonesia, Kamis (11/7/2024).
Ia meminta agar pemerintah melindungi peternak rakyat, dengan cara memberlakukan para integrator sesuai aturan yang ada. Seperti, para integrator hanya boleh berbudidaya 50% saja, kalau lebih dari itu harus dikenakan sanksi yang berat.
“Sedangkan peternak rakyat atau mandiri yang (termaktub) di undang-undang minimalnya 50%, ya dikembangkan supaya menjadi 60%. Jadi haknya dari integrator ini tidak dikurangi, tapi menyesuaikan dengan aturan. Karena yang diutamakan adalah kerakyatan bukan kapitalis,” ujarnya.
Pardjuni menilai, selama ini pemerintah maupun DPR hanya memberikan harapan palsu saja kepada para peternak rakyat. Padahal, katanya, para peternak sudah memberikan fakta yang jelas terkait integrator yang terus menggerus usaha mereka.
“Ini faktanya jelas ya, dengan harga (jual) ayam di kandang yang hanya Rp19.000-Rp20.000 (per kg), sedangkan biaya produksi kita mencapai Rp21.000-Rp22.000 (per kg). Ini kan rugi per kilonya setiap hari, apa akan diteruskan? ini faktanya,” terang dia.
“Lah kenapa kok ini bisa rugi? Karena perusahaan besar mengambil keuntungan di depan itu besar sekali, dengan menjual pakan keuntungannya di atas 15%, menjual DOC (bibit anak ayam) keuntungannya di atas 30% dari yang ditetapkan pemerintah. Itu kan membebani kita sebagai peternak,” sambungnya.
Karena itu, Pardjuni memohon dan meminta tolong kepada pemerintah untuk memahami masalah yang terjadi saat ini. Sehingga, katanya, pemerintah itu bisa melindungi peternak rakyat secara total, bukan hanya sekedar omong kosong.
“Ini kita minta tolong kepada pemerintah untuk memahami ini. Jadi melindungi itu melindungi total, bukan cuma sekedar ngomong doang, karena pemerintah yang ada ini cuma bisa PHP (pemberi harapan palsu),” pungkasnya.